Aksi Tentram di Kantor DPP PPP, Ini Tuntutan dari Massa
Sejumlah massa aksi yang menamakan diri Gerakan Penyelamat Partai (GPP) PPP Kabupaten Buru, menyatakan aspirasinya dengan melakukan aksi di depan Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2024).
Koordinator aksi, La Idu Buton mengatakan, aksi damai digelar sebagai jalan demokrasi https://www.cahayasumbar.com/ untuk mengukur performa Ketua DPW PPP Provinsi Maluku merupakan Aziz Hentihu yang dianggap tidak melakukan mekanisme kepartaian dengan baik.
“Ketika ini partai sedang berada di ambang perpecahan dampak dari kepemimpinan Aziz Hentihu yang dianggap terlalu menampilkan kepentingan sektoral ketimbang kepentingan partai secara kelembagaan,” kata La Idu Buton dikala menyampaikan aspirasinya di lokasi.
La Idu Buton memberi contoh seputar yang dinilai kurang baik, merupakan soal penentuan posisi Ketua DPRD Kabupaten Buru jangka waktu 2024-2029.
“Aku memandang Bang Aziz Hentihu sebagai Ketua Wilayah PPP terlalu memaksakan kehendaknya untuk mendukung salah satu orang dekatnya sehingga mengesampingkan mekanisme partai,” kata La Idu Buton yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Program DPC PPP Kabupaten Buru ini.
Ia membeberkan, penentuan posisi Ketua DPRD di internal PPP sejatinya sudah dipegang dalam Tata Organisasi Nomor 15 Tahun 2024 seputar Pengisian Jabatan Alat Peralatan Dewan (AKD) DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tata itu menceritakan, DPC mengusulkan sebagian nama yang diputuskan di rapat harian Partai, baru setelah itu dikirimkan ke DPP melalui DPW.
“Jadi DPW tidak punya hak untuk memutuskan, sebab DPW sifatnya cuma mengetahui,” terang ia.
Siap Patuh Keputusan DPP PPP
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Fungsional OKK 3 DPC PPP Kabupaten Buru, Sofyan, juga menyayangkan sikap Aziz yang terlalu ikut serta campur kewenangan DPC.
“Aku kira itu ranahnya Dali Fahrul Syarifudin selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Buru dan sahabat-sahabat yang ada di pengurus, bukan saudara Aziz,” tutur Sofyan.
Sofyan beranggapan, Aziz terlalu cawe-cawe dalam urusan DPC. Meski, sebagai Kandidat Calon Bupati Buru, ia tidak sepatutnya mengambil perbuatan demikian dan sepatutnya cenderung netral untuk merangkul semua pihak yang ada di partai.
“Menurut saya sikapnya ini akan membikin mesin partai tidak solid di Pilkada Buru 2024,” nilai Sofyan.
Meski seperti itu, Sofyan berkeyakinan, keputusan akan ada di tangan DPP PPP soal posisi Ketua DPRD Kabupaten Buru. Ia dan sahabat-sahabat yang lain akan patuh dan patuh asalkan cocok dengan mekanisme partai.
“Sebagai kader partai, kami akan patuh dan patuh dengan keputusan DPP. Kemauan kita cuma satu, keputusan yang diambil oleh partai haruslah memutuskan juga mekanisme partai agar keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak di partai,” ia menandasi.
